PMK 129 tahun 2020 telah mengamanatkan kepada Dewan Pengawas Badan Layanan Umum untuk membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewas dalam melaksanakan pengawasan kjnerja BLU. Mengapa Dewan Pengawas BLU perlu membentuk Komite Audit? Pada Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2016, Dewan Pengawas BLU memiliki wewenang antara lain :– meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional […]
Salah satu fleksibilitas dari Badan Layanan Umum adalah menyediakan jasa untuk masyarakat yang hasilnya disetorkan ke Rekening Satker BLU. Pada sebagian besar OTK Perguruan Tinggi Negeri BLU memiliki unit untuk mengelola usaha BLU. Ada yang bernama BPPU (Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, BPU (Badan Pengelola Usaha) dan Badan Pengembang Bisnis (BPB). Unit yang mengelola usaha […]
Sebagaimana kita ketahui bahwa remunerasi terdiri dari komponen jabatan (pay for position/P1), berdasarkan kinerja seseorang (pay for performance/P2), dan berdasarkan penghargaan individu (pay for people/P3). Komponen jabatan (P1) adalah gaji, komponen kinerja (p2) adalah insentif dan P3 adalah penghargaan. Kesepakatan dalam menentukan besaran Gaji dan Insentif adalah gaji sebesar 30% dan insentif sebesar 70%, penghargaan […]
Salah satu indikator pembayaran remunerasi bagi perguruan tinggi BLU adalah pencapaian kontrak kinerja yang ditandatangani oleh pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Ada dua aspek yang disepakati dalam kontak kinerja tersebut yaitu aspek keuangan dan aspek layanan prima. Pada aspek layanan prima pada atahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan […]
Dengan diberlakukannya PMK 129 tahun 2020 tentang Pengelolaan BLU, satuan kerja pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mendapat keluwesan dalam membentuk dan menjalankan unit usaha yang berpotensi menambah pendapatan. Beberapa hal yang menjadi poin penting pada PMK 129/2020 terkait dengan pengelolaan unit usaha ini diatur pada pasal 195 ayat (1) sampai dengan ayat […]
Pada bulan September 2020 ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. PMK nomor 129/PMK.05/2020 ini merupakan omnibus law aturan BLU karena mencakup banyak hal terkait BLU yang sebelumnya diatur terpisah pada beberapa PMK Direktorat Jenederal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dalam slide paparan menjelaskan hal-hal sebagai berikut […]
Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh pengelola perguruan tinggi. Ketika dijawab tidak, apa alasannya? Bahkan ketika dijawab boleh pun, tetap ditanyakan alasannya apa karena khawatir akan menjadi temuan pemeriksa yang berakibat pada TGR Mari kita ulas bersama alasan bisa dan tidaknya Dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 halaman 14 pada bagian […]
Pemerintah telah menerbitkan PMK No 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset BLU untuk memayungi kerjasama yang dilakukan oleh instansi Badan Layanan Umum terhadap pemanfaatan aset Defenisi BLU adalah instansi pemerintah utk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisensi dan produktivitas Aset BLU adalah sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh BLU Aset Lancar BLU […]
Penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari jalur nasional dan jalur mandiri. Untuk jalur nasional terdiri dari SNMPTN dan SBMPTN, sedangkan jalur mandiri diselnggerakan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan berbagai maca versi sesuai aturan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi negeri. Sesuai dengan aturan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bahwa […]
Setiap instansi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun. Anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran harus dimuat dalam RBA. Dasar hukum penyusunan RBA dimuat dalam : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan PP 23 Tahun 2005 tentang PK BLU PP 74 Tahun 2012 […]