author

Arbyn Dungga

Mengenal Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 ketika pertama kalinya UNG menjadi Satker BLU. Sebagai plt Kepala UPT Pusat Komputer UNG, mendesain Rencana Bisnis Anggaran BLU yang semula dikerjakan dalam bentuk MS Excel menjadi Sistem Informasi RBA (SIRBA) Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi sehingga terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran BLU dan monitoring capaian kinerja BLU UNG. Menyusun Sistem Akuntasi BLU UNG bersama tim UNG yang menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Akuntasi Universias Negeri Gorontalo. Di tahun 2014 menjadi tim penyusun remunerasi UNG sampai dengan keluarnya KMK Remunerasi UNG pada bulan november 2014 serta menjadi Sekretaris Dewan Pengawas BLU Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2016 dan 2017 ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Kemristekdikti untuk membantu pelaksanaan tugas Itjen dalam melakukan audit di beberapa perguruan tinggi negeri. Masih di tahun 2016 mengupayakan penerapan Sistem informasi Keuangan Badan Layanan Umum (SIKBLU) dalam mengelola keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2017 menjadi Sekretaris Eksekutif Badan Pengelola Usaha yang bertugas memaksimalkan unit-unit usaha untuk meningkatkan pendapatan di UNG. Tahun 2018 menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran PNBP yang bertugas mengelola anggaran BLU. Akhir tahun 2019 sempat menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal UNG dan di awal tahun 2020 ditunjuk menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Usaha UNG

Komite Audit Dewan Pengawas BLU

PMK 129 tahun 2020 telah mengamanatkan kepada Dewan Pengawas Badan Layanan Umum untuk membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewas dalam melaksanakan pengawasan kjnerja BLU.  Mengapa Dewan Pengawas BLU perlu membentuk Komite Audit? Pada Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2016, Dewan Pengawas BLU memiliki wewenang antara lain :– meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional […]

Belanja barang pada BLU untuk dijual pada masyarakat

Salah satu fleksibilitas dari Badan Layanan Umum adalah menyediakan jasa untuk masyarakat yang hasilnya disetorkan ke Rekening Satker BLU. Pada sebagian besar OTK Perguruan Tinggi Negeri BLU memiliki unit untuk mengelola usaha BLU. Ada yang bernama BPPU (Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, BPU (Badan Pengelola Usaha) dan Badan Pengembang Bisnis (BPB). Unit yang mengelola usaha […]

Menentukan besaran remunerasi PNBP per grade

Sebagaimana kita ketahui bahwa remunerasi terdiri dari komponen jabatan (pay for position/P1), berdasarkan kinerja seseorang (pay for performance/P2), dan berdasarkan penghargaan individu (pay for people/P3). Komponen jabatan (P1) adalah gaji, komponen kinerja (p2) adalah insentif dan P3 adalah penghargaan. Kesepakatan dalam menentukan besaran Gaji dan Insentif adalah gaji sebesar 30% dan insentif sebesar 70%, penghargaan […]

Pengukuran Kontrak Kinerja PTN BLU berbasis IKU 2021

Salah satu indikator pembayaran remunerasi bagi perguruan tinggi BLU adalah pencapaian kontrak kinerja yang ditandatangani oleh pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Ada dua aspek yang disepakati dalam kontak kinerja tersebut yaitu aspek keuangan dan aspek layanan prima. Pada aspek layanan prima pada atahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan […]

Pembentukan Unit Usaha di BLU

Dengan diberlakukannya PMK 129 tahun 2020 tentang Pengelolaan BLU, satuan kerja pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mendapat keluwesan dalam membentuk dan menjalankan unit usaha yang berpotensi menambah pendapatan. Beberapa hal yang menjadi poin penting pada PMK 129/2020 terkait dengan pengelolaan unit usaha ini diatur pada pasal 195 ayat (1) sampai dengan ayat […]

PMK 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Pada bulan September 2020 ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. PMK nomor 129/PMK.05/2020  ini merupakan omnibus law aturan BLU karena mencakup banyak hal terkait BLU yang sebelumnya diatur terpisah pada beberapa PMK Direktorat Jenederal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan  dalam slide paparan menjelaskan hal-hal sebagai berikut […]

Bolehkan dosen dibayarkan honor ketika membuat bahan ajar?

Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh pengelola perguruan tinggi. Ketika dijawab tidak, apa alasannya? Bahkan ketika dijawab boleh pun, tetap ditanyakan alasannya apa karena khawatir akan menjadi temuan pemeriksa yang berakibat pada TGR Mari kita ulas bersama alasan bisa dan tidaknya Dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 halaman 14 pada bagian […]

Penjelasan PMK 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum

Pemerintah telah menerbitkan PMK No 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset BLU untuk memayungi kerjasama yang dilakukan oleh instansi Badan Layanan Umum terhadap pemanfaatan aset Defenisi BLU adalah instansi pemerintah utk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan berdasarkan prinsip efisensi dan produktivitas Aset BLU adalah sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh BLU Aset Lancar BLU […]

Rumus Menghitung Uang Pangkal Mahasiswa Jalur Mandiri PTN

Penerimaan mahasiswa baru  Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari jalur nasional dan jalur mandiri. Untuk jalur nasional terdiri dari SNMPTN dan SBMPTN, sedangkan jalur mandiri diselnggerakan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan berbagai maca versi sesuai aturan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi negeri. Sesuai dengan aturan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bahwa […]

Merencanakan Anggaran BLU (RBA)

Setiap instansi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun. Anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran harus dimuat dalam RBA.  Dasar hukum penyusunan  RBA dimuat dalam : UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan PP 23 Tahun 2005 tentang PK BLU PP 74 Tahun 2012 […]