Salah satu indikator pembayaran remunerasi bagi perguruan tinggi BLU adalah pencapaian kontrak kinerja yang ditandatangani oleh pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Ada dua aspek yang disepakati
Dengan diberlakukannya PMK 129 tahun 2020 tentang Pengelolaan BLU, satuan kerja pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mendapat keluwesan dalam membentuk dan menjalankan unit usaha yang
PMK 129 tahun 2020 telah mengamanatkan kepada Dewan Pengawas Badan Layanan Umum untuk membentuk Komite Audit untuk membantu tugas Dewas dalam melaksanakan pengawasan kjnerja BLU. Mengapa Dewan Pengawas
Pada bulan September 2020 ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. PMK nomor 129/PMK.05/2020 ini merupakan omnibus law
Salah satu fleksibilitas dari Badan Layanan Umum adalah menyediakan jasa untuk masyarakat yang hasilnya disetorkan ke Rekening Satker BLU. Pada sebagian besar OTK Perguruan Tinggi Negeri BLU memiliki
Pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh pengelola perguruan tinggi. Ketika dijawab tidak, apa alasannya? Bahkan ketika dijawab boleh pun, tetap ditanyakan alasannya apa karena khawatir akan menjadi temuan pemeriksa
Pemerintah telah menerbitkan PMK No 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset BLU untuk memayungi kerjasama yang dilakukan oleh instansi Badan Layanan Umum terhadap pemanfaatan aset Defenisi BLU adalah
Penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari jalur nasional dan jalur mandiri. Untuk jalur nasional terdiri dari SNMPTN dan SBMPTN, sedangkan jalur mandiri diselnggerakan oleh masing-masing
Setiap instansi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) setiap tahun. Anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran harus dimuat
