Belanja barang pada BLU untuk dijual pada masyarakat

1 minute, 20 seconds Read

Salah satu fleksibilitas dari Badan Layanan Umum adalah menyediakan jasa untuk masyarakat yang hasilnya disetorkan ke Rekening Satker BLU. Pada sebagian besar OTK Perguruan Tinggi Negeri BLU memiliki unit untuk mengelola usaha BLU. Ada yang bernama BPPU (Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, BPU (Badan Pengelola Usaha) dan Badan Pengembang Bisnis (BPB). Unit yang mengelola usaha ini sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha terkait dengan regulasi dibidang keuangan terutama pada pengelolaan usaha yang dikelola langsung. Hal ini disebabkan penerimaan dana dari masyarakat atas jasa atau barang yang dihasilkan harus disetorkan “penuh dan langsung” ke rekening BLU sementara proses produksi atau pelayanan membutuhkan dana yang bisa langsung digunakan. Banyak PTN BLU “terpaksa” melaksanakan Kerja Sama Operasional (KSO) atau Kerjasama Manajemen (KSM) dengan pihak mitra agar hasil keuntungan yang disetorkan merupakan bagi hasil dari keuntungan bersih, karena operasionalnya dilakukan oleh pihak mitra. Tentu saja ini membuat keuntungan BLU tidak optimal karena harus berbagi dengan pihak mitra.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan alokasi belanja pada Rencana Bisnis Anggaran BLU untuk operasional kegiatan usaha. Alokasi belanja RBA ini bisa disusun dan dialokasikan pada unit kerja yang mengelola usaha seperti BPU, BPB atau BPPU.

Kode Akun yang digunakan untuk belanja yang akan dijual kembali ke masyarakat sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar adalah 525125

525125 – Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU

Dengan alokasi belanja pada kode akun ini, Bendahara Pengeluaran BLU dapat melakukan belanja barang yang bisa dijual kembali ke masyarakat.

Untuk melakukan belanja ini, Satker BLU harus menyusun SOP terkait pengeluaran dan penerimaannya

author

Arbyn Dungga

Mengenal Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 ketika pertama kalinya UNG menjadi Satker BLU. Sebagai plt Kepala UPT Pusat Komputer UNG, mendesain Rencana Bisnis Anggaran BLU yang semula dikerjakan dalam bentuk MS Excel menjadi Sistem Informasi RBA (SIRBA) Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi sehingga terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran BLU dan monitoring capaian kinerja BLU UNG. Menyusun Sistem Akuntasi BLU UNG bersama tim UNG yang menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Akuntasi Universias Negeri Gorontalo. Di tahun 2014 menjadi tim penyusun remunerasi UNG sampai dengan keluarnya KMK Remunerasi UNG pada bulan november 2014 serta menjadi Sekretaris Dewan Pengawas BLU Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2016 dan 2017 ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Kemristekdikti untuk membantu pelaksanaan tugas Itjen dalam melakukan audit di beberapa perguruan tinggi negeri. Masih di tahun 2016 mengupayakan penerapan Sistem informasi Keuangan Badan Layanan Umum (SIKBLU) dalam mengelola keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2017 menjadi Sekretaris Eksekutif Badan Pengelola Usaha yang bertugas memaksimalkan unit-unit usaha untuk meningkatkan pendapatan di UNG. Tahun 2018 menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran PNBP yang bertugas mengelola anggaran BLU. Akhir tahun 2019 sempat menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal UNG dan di awal tahun 2020 ditunjuk menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Usaha UNG

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *