PMK 129 tahun 2020
PMK

PMK 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

22
1 minute, 50 seconds Read

Pada bulan September 2020 ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. PMK nomor 129/PMK.05/2020  ini merupakan omnibus law aturan BLU karena mencakup banyak hal terkait BLU yang sebelumnya diatur terpisah pada beberapa PMK

Direktorat Jenederal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan  dalam slide paparan menjelaskan hal-hal sebagai berikut

LATAR BELAKANG

  1. Banyaknya PMK yang mengatur tentang BLU yang menyebabkan stakeholder BLU kesulitan dala memahami  peraturan terkait BLU dan hubungan antar peraturan tersebut
  2. Ada substansi yang kurang sistematis sehingga topik-topik tertentu diatur pada aturan yang berbeda, misalnya aturan kepegawaian BLU dimuat di PMK Penetapan dan Pencabutan BLU (PMK 180/PMK.05/2016)
  3.  Memfasilitasi Ekonomi yang sedang turun sehingga diperlukan tools bagi BLU dalam rangka Covid-19 dan menfasilitasi penurunan ekonomi sesuai Perpu 1/2020, yaitu:
    – Pemberian pinjaman antar-BLU.
    – Fleksibilitas pengadaan dari dana RM dan PNBP BLU.
    – Relaksasi batas maksimal pinjaman dengan izin Menkeu.
    – Menkeu dapat memerintahkan transfer kas antar-BLU.
    – Integrasi tata kelola investasi jangka panjang.
  4. Tuntutan merevisi topik-topik pada PMK existing sesuai perkembangan BLU :
    a. Menjadi lebih simpel dan efisien
    – Tarif dan remunerasi secara periodik dan kolektif.
    – Memberikan pedoman Pengadaan Barang & Jasa sebagaimana dikecualikan dlm psl 61 Perpres 16/2018 dan surat LKPP No.020/KA/02/2020.
    – Penggunaan IT dalam proses bisnis dan alat komunikasi antara pembina dan BLU.
    b. Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola
    – Pinjam-meminjam antar-BLU.
    – Pengelololaan kas dan Investasi
    * Penyempurnaan akuntabilitas.
    * Relaksasi penarikan Surplus/Dana Kelolaan BLU untuk buffer kas negara.
    – Penguatan peran Dewan Pengawas (tata kelola dan akuntabilitas)
    – Memperjelas penunjukan KAP.
    – Memperbaiki kriteria Bonus.
    – Implementasi dan penilaian GCG.
    – Penguatan akuntabilitas dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang

TUJUAN

Tujuan penyusunan PMK ini adalah menghasilkan Peraturan Menter Keuangan tentang pengelolaan BLU yang :

  1. Komprehensif
    Berisi semua lingkup subtansi sesuai PP 23/2005
  2. Sistematis
    Sistematika sesuai bab-bab pada PP 23/2005.
  3. Terstruktur
    Regulasi BLU tersusun dari UU 1/2004 => PP 23/2005 => BLU Simpel => Juknis
    Pengaturan substansi pada bagian yang tepat.
  4. Aktuak
    Penyempurnaan mengikuti dinamika/kebutuhan BLU antara lain untuk mewujudkan tata kelola BLU yang baik yang dapat meningkatkan layanan dan akuntabilitas BLU.
  5. Simple
    Pengaturan dalam 1 PMK sehingga mudah dipahami dan dibaca.
    Penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan IT.

 

 

Download di bawah ini

author

Arbyn Dungga

Mengenal Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 ketika pertama kalinya UNG menjadi Satker BLU. Sebagai plt Kepala UPT Pusat Komputer UNG, mendesain Rencana Bisnis Anggaran BLU yang semula dikerjakan dalam bentuk MS Excel menjadi Sistem Informasi RBA (SIRBA) Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi sehingga terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran BLU dan monitoring capaian kinerja BLU UNG. Menyusun Sistem Akuntasi BLU UNG bersama tim UNG yang menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Akuntasi Universias Negeri Gorontalo. Di tahun 2014 menjadi tim penyusun remunerasi UNG sampai dengan keluarnya KMK Remunerasi UNG pada bulan november 2014 serta menjadi Sekretaris Dewan Pengawas BLU Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2016 dan 2017 ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Kemristekdikti untuk membantu pelaksanaan tugas Itjen dalam melakukan audit di beberapa perguruan tinggi negeri. Masih di tahun 2016 mengupayakan penerapan Sistem informasi Keuangan Badan Layanan Umum (SIKBLU) dalam mengelola keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2017 menjadi Sekretaris Eksekutif Badan Pengelola Usaha yang bertugas memaksimalkan unit-unit usaha untuk meningkatkan pendapatan di UNG. Tahun 2018 menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran PNBP yang bertugas mengelola anggaran BLU. Akhir tahun 2019 sempat menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal UNG dan di awal tahun 2020 ditunjuk menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Usaha UNG

Similar Posts

22 Comments

  1. avatar
    Tia says:

    Selamat siang,
    apakah boleh dishare paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 serta matriks perbedaan dengan PMK sebelumnya?
    Terima kasih sebelumya

  2. avatar
    Arbyn Dungga says:

    Halo bu Tia, pak Zainuddin, pak Ginanjar, bu Yanti, pak Agus, pak Reza, pak Rudi, pak Firtian
    Paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 sudah saya kirimkan lewat email.
    Terima Kasih

  3. avatar
    Andi says:

    Selamat Malam,
    apakah boleh dishare paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 serta matriks perbedaan dengan PMK sebelumnya?
    Terima kasih sebelumya

  4. avatar
    Arbyn Dungga says:

    Halo pak Lardi, pak Andi, Pak Damanik, Pak Hamdia, pak Deni, bu Niken,
    Paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 sudah saya kirimkan lewat email.
    Terima Kasih

  5. avatar
    Henky Hermawan says:

    Assalamu’alaikum wr wb, sore Pak Arbyn Dungga, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020. Terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *