PMK 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
Pada bulan September 2020 ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. PMK nomor 129/PMK.05/2020 ini merupakan omnibus law aturan BLU karena mencakup banyak hal terkait BLU yang sebelumnya diatur terpisah pada beberapa PMK
Direktorat Jenederal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dalam slide paparan menjelaskan hal-hal sebagai berikut
LATAR BELAKANG
- Banyaknya PMK yang mengatur tentang BLU yang menyebabkan stakeholder BLU kesulitan dala memahami peraturan terkait BLU dan hubungan antar peraturan tersebut
- Ada substansi yang kurang sistematis sehingga topik-topik tertentu diatur pada aturan yang berbeda, misalnya aturan kepegawaian BLU dimuat di PMK Penetapan dan Pencabutan BLU (PMK 180/PMK.05/2016)
- Memfasilitasi Ekonomi yang sedang turun sehingga diperlukan tools bagi BLU dalam rangka Covid-19 dan menfasilitasi penurunan ekonomi sesuai Perpu 1/2020, yaitu:
– Pemberian pinjaman antar-BLU.
– Fleksibilitas pengadaan dari dana RM dan PNBP BLU.
– Relaksasi batas maksimal pinjaman dengan izin Menkeu.
– Menkeu dapat memerintahkan transfer kas antar-BLU.
– Integrasi tata kelola investasi jangka panjang. - Tuntutan merevisi topik-topik pada PMK existing sesuai perkembangan BLU :
a. Menjadi lebih simpel dan efisien
– Tarif dan remunerasi secara periodik dan kolektif.
– Memberikan pedoman Pengadaan Barang & Jasa sebagaimana dikecualikan dlm psl 61 Perpres 16/2018 dan surat LKPP No.020/KA/02/2020.
– Penggunaan IT dalam proses bisnis dan alat komunikasi antara pembina dan BLU.
b. Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola
– Pinjam-meminjam antar-BLU.
– Pengelololaan kas dan Investasi
* Penyempurnaan akuntabilitas.
* Relaksasi penarikan Surplus/Dana Kelolaan BLU untuk buffer kas negara.
– Penguatan peran Dewan Pengawas (tata kelola dan akuntabilitas)
– Memperjelas penunjukan KAP.
– Memperbaiki kriteria Bonus.
– Implementasi dan penilaian GCG.
– Penguatan akuntabilitas dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang
TUJUAN
Tujuan penyusunan PMK ini adalah menghasilkan Peraturan Menter Keuangan tentang pengelolaan BLU yang :
- Komprehensif
Berisi semua lingkup subtansi sesuai PP 23/2005 - Sistematis
Sistematika sesuai bab-bab pada PP 23/2005. - Terstruktur
Regulasi BLU tersusun dari UU 1/2004 => PP 23/2005 => BLU Simpel => Juknis
Pengaturan substansi pada bagian yang tepat. - Aktuak
Penyempurnaan mengikuti dinamika/kebutuhan BLU antara lain untuk mewujudkan tata kelola BLU yang baik yang dapat meningkatkan layanan dan akuntabilitas BLU. - Simple
Pengaturan dalam 1 PMK sehingga mudah dipahami dan dibaca.
Penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan IT.
Download di bawah ini
About The Author
Arbyn
Mengenal Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 ketika pertama kalinya UNG menjadi Satker BLU. Sebagai plt Kepala UPT Pusat Komputer UNG, mendesain Rencana Bisnis Anggaran BLU yang semula dikerjakan dalam bentuk MS Excel menjadi Sistem Informasi RBA (SIRBA) Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi sehingga terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran BLU dan monitoring capaian kinerja BLU UNG. Menyusun Sistem Akuntasi BLU UNG bersama tim UNG yang menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Akuntasi Universias Negeri Gorontalo. Di tahun 2014 menjadi tim penyusun remunerasi UNG sampai dengan keluarnya KMK Remunerasi UNG pada bulan november 2014 serta menjadi Sekretaris Dewan Pengawas BLU Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2016 dan 2017 ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Kemristekdikti untuk membantu pelaksanaan tugas Itjen dalam melakukan audit di beberapa perguruan tinggi negeri. Masih di tahun 2016 mengupayakan penerapan Sistem informasi Keuangan Badan Layanan Umum (SIKBLU) dalam mengelola keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2017 menjadi Sekretaris Eksekutif Badan Pengelola Usaha yang bertugas memaksimalkan unit-unit usaha untuk meningkatkan pendapatan di UNG. Tahun 2018 menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran PNBP yang bertugas mengelola anggaran BLU. Akhir tahun 2019 sempat menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal UNG dan di awal tahun 2020 ditunjuk menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Usaha UNG
Halo, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020
adakah versi word?
Halo bu Ani, filenya sudah saya kirimkan lewat email
Terima Kasih
bgmn caranya saya bisa mendapatkan aplikasi SIRBA , trimakasih
Halo bu Rini,
Untuk aplikasi SIRBA bisa menghubungi UNGTech melalui email ungtech_at_ung_dot_ac_dot_it
Halo, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020
bismillah, boleh di share juga paparan pmk 129 nya min
Halo, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020
Selamat malam, saya agus, boleh saya minta paparan tentang pmk 129 ini? Terimakasih
Halo, bisakah saya juga mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020
Halo Pak Arbyn Dungga, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020
Hallo ,,
Bisakah kami mendapatkan baan papasan terkait PMK 129 than 2020
Selamat siang,
apakah boleh dishare paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 serta matriks perbedaan dengan PMK sebelumnya?
Terima kasih sebelumya
Halo bu Tia, pak Zainuddin, pak Ginanjar, bu Yanti, pak Agus, pak Reza, pak Rudi, pak Firtian
Paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 sudah saya kirimkan lewat email.
Terima Kasih
Selamat sore Pak Arbyn, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020. Terima kasih.
Selamat Malam,
apakah boleh dishare paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 serta matriks perbedaan dengan PMK sebelumnya?
Terima kasih sebelumya
Assalamualaikum, saya Hamdia mohon dishare paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020, Terimakasih
Selamat malam,
Saya Damanik, boleh saya minta slide powerpoint paparan tentang PMK 129 ini? Terimakasih
Halo Pak Arbyn Dungga, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020. Terima kasih
Selamat Sore, bisakah Saya mendapatkan bahan paparan terkait PMK 129 tahun 2020?
Halo pak Lardi, pak Andi, Pak Damanik, Pak Hamdia, pak Deni, bu Niken,
Paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020 sudah saya kirimkan lewat email.
Terima Kasih
Assalamu’alaikum wr wb, sore Pak Arbyn Dungga, bisakah saya mendapatkan paparan DJPB tentang PMK 129 tahun 2020. Terima kasih
Selamat Sore, bisakah Saya mendapatkan bahan paparan terkait PMK 129 tahun 2020?