Rumus Menghitung Uang Pangkal Mahasiswa Jalur Mandiri PTN

5
2 minutes, 17 seconds Read

Penerimaan mahasiswa baru  Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari jalur nasional dan jalur mandiri. Untuk jalur nasional terdiri dari SNMPTN dan SBMPTN, sedangkan jalur mandiri diselnggerakan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan berbagai maca versi sesuai aturan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi negeri. Sesuai dengan aturan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bahwa biaya pendidikan mahasiswa untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN sesuai dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan dalam  Peraturan Menristekdikti tentang UKT dan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) setiap tahun. Sedangkan untuk jalur mandiri ditetapkan bahwa jumlah mahasiswa yang diterima maksimal 15% dari jumlah mahasiswa baru dan biaya kuliahnya ditentukan oleh masing-masing PTN

Banyak Perguruan Tinggi Negeri yang mengalami kesulitan dalam menentukan biaya kuliah mahasiswa jalur mandiri sehingga ada yang mengambil patokan pada biaya tahun sebelumnya dan ada juga yang mengambil kelompok tengah dari UKT.

Yang harus kita pahami dari mahasiswa jalur mandiri bahwa biaya kuliahnya berbeda dari jalur nasional yang bisa saling subsidi. Mahasiswa jalur mandiri seharusnya bisa membiayai kuliahnya sesuai dengan perhitungan biaya kuliah yang wajar namun tetap mendapat subsidi dari pemerintah sebagai mahasiswa PTN. Kewajaran biaya kuliah telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Permenristekdikti tentang UKT dan BKT dimana pada peraturan tersebut telah menghitung berbagai aspek dan juga besarannya berbeda antara setiap program studi.

Untuk menghitung berapa besaran SPP dan Uang Pangkal yang wajar oleh mahasiswa setiap program studi, kami telah menyusun rumus yang bisa digunakan oleh PTN sebagai berikut :

BKT = Biaya Kuliah Tunggal
TBK = Total Biaya Kuliah
SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan
UP = Uang Pangkal
Subsidi APBN = Jumlah biaya dari APBN (non BLU) dibagi jumlah mahasiswa per mhsw
Rumus Perhitungan Biaya Kuliah Jalur Mandiri

S1 = Total Biaya Kuliah (TBK) = BKT x 8 Semester
D3 = Total Biaya Kuliah (TBK) = BKT x 6 Semester

TBK S1 = (SPP x 8 smt) + UP – (Subsidi APBN x 4 thn)
TBK D3 = (SPP x 6 smt) + UP – (Subsidi APBN x 3 thn)

UP S1 = TBK – (SPP x 8 smt) – (Subsidi APBN x 4 thn)
UP D3 = TBK – (SPP x 6 smt) – (Subsidi APBN x 3 thn)

Contoh :

BKT Prodi S1 Bimbingan & Konseling = Rp. 7.443.000
TBK = Rp. 7.443.000 x 8 = Rp. 59.544.000

Subsidi APBN :
APBN 2017 = Rp. 106.043.649.000
Jumlah Mahasiswa = 16.978 mahasiswa
Subsidi APBN per mahasiswa = Rp. 106.043.649.000 :  16.978 mahasiswa
= Rp. 6.245.945

Jika SPP = 3.000.000 maka komponen UP adalah

UP = TBK – (SPP x 8 smt) – (Subsidi APBN x 4 thn)
UP = Rp. 59.544.000 – ( Rp. 3.000.000 x 8 ) – ( Rp. 6.245.945 x 4 )
= Rp. 59.544.000 – Rp. 24.000.000 – Rp. 24.983.779
= Rp. 10.560.221

Jadi uang pangkal yang wajar dibebankan pada mahasiswa jalur mandiri Prodi S1 Bimbingan dan Konseling jika SPP per semester Rp. 3.000.000 adalah Rp. 10.560.221

Bagaimana jika SPPnya adalah Rp. 3.500.000?

Kita tinggal memasukkan rumus diatas menjadi :

UP = Rp. 59.544.000 – ( Rp. 3.500.000 x 8 ) – ( Rp6.245.945 x 4 )
= Rp. 59.544.000 – Rp. 28.000.000 – Rp. 24.983.779
= Rp. 6.560.221

Jadi uang pangkal yang wajar dibebankan pada mahasiswa jalur mandiri Prodi S1 Bimbingan dan Konseling jika SPP per semester Rp. 3.500.000 adalah Rp. 6.560.221

author

Arbyn Dungga

Mengenal Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 ketika pertama kalinya UNG menjadi Satker BLU. Sebagai plt Kepala UPT Pusat Komputer UNG, mendesain Rencana Bisnis Anggaran BLU yang semula dikerjakan dalam bentuk MS Excel menjadi Sistem Informasi RBA (SIRBA) Pernah menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi sehingga terlibat langsung dalam proses perencanaan anggaran BLU dan monitoring capaian kinerja BLU UNG. Menyusun Sistem Akuntasi BLU UNG bersama tim UNG yang menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Akuntasi Universias Negeri Gorontalo. Di tahun 2014 menjadi tim penyusun remunerasi UNG sampai dengan keluarnya KMK Remunerasi UNG pada bulan november 2014 serta menjadi Sekretaris Dewan Pengawas BLU Universitas Negeri Gorontalo. Pada tahun 2016 dan 2017 ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal Kemristekdikti untuk membantu pelaksanaan tugas Itjen dalam melakukan audit di beberapa perguruan tinggi negeri. Masih di tahun 2016 mengupayakan penerapan Sistem informasi Keuangan Badan Layanan Umum (SIKBLU) dalam mengelola keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2017 menjadi Sekretaris Eksekutif Badan Pengelola Usaha yang bertugas memaksimalkan unit-unit usaha untuk meningkatkan pendapatan di UNG. Tahun 2018 menjadi Kepala Sub Bagian Anggaran PNBP yang bertugas mengelola anggaran BLU. Akhir tahun 2019 sempat menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal UNG dan di awal tahun 2020 ditunjuk menjadi Direktur Utama Badan Pengelola Usaha UNG

5 Comments

  1. avatar
    Akhmad Iskandar says:

    Terimakasih, atas informasinya. Namun bagi PTN non BLU bagaimana dikaitkan dengan ketentuan bahwa UP atau Sumbangan Pengembangan Institusi(SPI) harus diusulkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Jenis dan Tarif PNBP agar legal dipungut. Semoga dapat pencerahan terimakasih

    1. avatar
      blu says:

      Pada prinsipnya setiap pungutan pada masyarakat harus diatur melalui regulasi baik melalui PMK Tarif atau keputusan Pemimpin BLU (bagi institusi BLU) atau PP tentang tarif PNBP bagi satker biasa. Tulisan ini hanya catatan kecil bagaimana kita menyusun biaya uang pangkal dengan landasan yang rasional dan legal

  2. avatar
    Sangk says:

    Definisi Subsidi APBN…Apakah termasuk Gaji dan Tunjangan? atau Hanya BOPTN dan RM Perkantoran dan RM Sarpras ?…

    1. avatar
      blu says:

      Subsidi APBN yang dimaksud termasuk Gaji dan Tunjangan, BOPTN, RM Perkantoran. Kami mengecualikan RM Sarpras (Belanja Modal) karena belanja tersebut merupakan investasi yg manfaatnya belum didapatkan pada tahun berjalan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *